Batu Bara – Ferari.co | Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menekankan pentingnya transparansi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP., yang mewakili Bupati Batu Bara.
Selain itu, hadir Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si., seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan pandangan umum terhadap KUA-PPAS RAPBD 2027 perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama.
Fraksi yang pandangannya dibacakan Jalasmar Sitinjak, SH, berharap hasil pembahasan dapat menghasilkan kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027 segera dilakukan sehingga pembangunan Kabupaten Batu Bara pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.
Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar semakin maju dan berkembang.
Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara.
Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pandangan Fraksi Gerindra dibacakan Muhammad Safi’i. Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung rancangan KUA-PPAS 2027 untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batu Bara.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap Nota KUA-PPAS RAPBD 2027.
Pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Suminah menekankan agar dokumen tersebut dibahas secara serius, efektif, dan efisien pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
Pembahasan di tingkat komisi dinilai penting untuk mengkaji program dan anggaran secara lebih mendalam sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi PAN menyoroti aspek transparansi dalam penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027.
Pandangan Fraksi PAN yang dibacakan Chairul Bariah, S.M., menyebut proses pembahasan harus berlangsung secara transparan dan terbuka.
Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat serta mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan yang dihadapi warga Batu Bara.
Fraksi PAN menilai hal tersebut menjadi bagian dari upaya nyata untuk membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam rancangan KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut dibacakan Suriadi, SH.
Fraksi KPN menyatakan pembahasan akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap proses pembahasan berjalan konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan pemerintah dan Permendagri.
Tujuan akhirnya, kata fraksi tersebut, adalah menghasilkan APBD yang sehat, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Sorotan paling spesifik datang dari Fraksi KDRI. Fraksi tersebut meminta rekomendasi Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD 2026 minimal Rp27 miliar atau lebih.
Fraksi KDRI juga meminta pemerintah memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat Batu Bara.
Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti belum adanya bagi hasil dari sejumlah sumber pendapatan daerah yang berpotensi menjadi PAD.
Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, termasuk mendorong revisi regulasi apabila diperlukan.
Fraksi KDRI juga meminta Pemkab Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD. Tim tersebut diharapkan menginventarisasi dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Selain meningkatkan PAD melalui pengawasan perusahaan, Fraksi KDRI mendorong optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi tersebut juga meminta agar prinsip efisiensi diterapkan dalam penyusunan APBD 2027.
Anggaran yang dapat diefisienkan diharapkan dialihkan untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Fraksi KDRI juga meminta setiap OPD memiliki program prioritas yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas.
Tidak kalah penting, transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD 2027 juga menjadi salah satu catatan Fraksi KDRI.
Pandangan tersebut dibacakan H. Rohadi, S.P., M.H.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi KDRI menyatakan menerima rancangan KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Namun, penerimaan tersebut disertai catatan agar rancangan KUA-PPAS disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang telah disampaikan fraksi.
Dengan demikian, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembahasan RAPBD Batu Bara 2027.
Isu optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, transparansi, pengawasan perusahaan, serta peningkatan kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi sejumlah perhatian yang akan mewarnai pembahasan anggaran daerah ke depan. (RGS)
