Batu Bara – Ferari.co | Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp74 miliar menjadi sorotan tajam DPRD. Kondisi ini dinilai sebagai bukti belum mampunya Pemerintah Kabupaten Batu Bara di era kepemimpinan Baharuddin Siagian–Syafrizal menyelesaikan program dan anggaran yang telah direncanakan.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/03/2026).
Dalam rapat itu, enam fraksi DPRD menilai rendahnya serapan anggaran telah berdampak langsung terhadap perlambatan ekonomi masyarakat. Anggaran yang seharusnya beredar melalui program pembangunan, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur justru tidak terlaksana secara maksimal.
Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyesalkan besarnya SILPA yang tercatat mencapai Rp74.021.163.161,68. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan lemahnya eksekusi program oleh pemerintah daerah.
“Besarnya SILPA ini memperlihatkan bahwa banyak program yang telah dianggarkan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah,” demikian sorotan yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Di tengah narasi efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah, DPRD justru melihat adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Sebab, anggaran yang tidak terserap bukan sekadar angka administratif, tetapi juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Selain itu, sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari hasil reses dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan disebut belum terealisasi maksimal. Padahal, sesuai Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokir DPRD wajib menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Kondisi ini semakin memperkuat kritik bahwa Pemkab Batu Bara di bawah era Baharuddin Siagian–Syafrizal belum mampu menuntaskan program yang telah lebih dulu dianggarkan dalam APBD 2025.
Sorotan serupa juga datang dari Forum Aktivis Gen Z yang menilai tingginya SILPA menjadi indikator anggaran tidak berputar optimal di tengah masyarakat.
“Tingginya SILPA ini menjadi catatan penting bagi kepemimpinan saat ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, agar ke depan program yang telah disahkan benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar perwakilan forza, Rabu (1/4/2026).
“Besarnya SILPA ini menunjukkan realisasi anggaran 2025 belum berjalan maksimal dan dapat dinilai gagal mencapai target yang telah direncanakan,” tambahnya.
DPRD pun meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait penyebab tingginya SILPA, apakah murni akibat kebijakan efisiensi atau justru karena rendahnya realisasi program oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Tidak hanya itu, dewan juga menyoroti realisasi pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya mencapai 83,08 persen dari target. Sementara pada aspek pembiayaan, pembiayaan netto sebesar Rp18,19 miliar tercatat terealisasi 100 persen, namun penggunaannya dinilai belum tergambar secara jelas dalam laporan pertanggungjawaban.
Ke depan, DPRD menegaskan agar SILPA 2025 dimanfaatkan secara maksimal pada APBD berikutnya, khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap Pemkab Batu Bara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemangku kebijakan agar pengelolaan anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Sampai berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Batu Bara belum memberikan klarifikasi resmi.
FERARI.CO akan terus membuka ruang konfirmasi dan hak jawab guna menjaga keseimbangan informasi kepada publik. (RGS)
