Batu Bara – Ferari.co | Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian dan Wakil Syafrizal di Kabupaten Batu Bara tampaknya mulai retak. Gelombang kritik dari masyarakat di media sosial menunjukkan kekecewaan yang tak lagi bisa ditutupi dengan narasi formal atau seremoni belaka.
Sebuah postingan yang mempertanyakan kepuasan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara justru berubah menjadi ruang pelampiasan kekecewaan. Kolom komentar dipenuhi suara-suara yang mempertanyakan: apa yang sebenarnya sudah dikerjakan?
Janji-janji politik kembali diseret ke permukaan. Warganet menyinggung isu kesejahteraan guru mengaji, penggali kubur, hingga sektor keagamaan yang dulu digaungkan, namun kini dinilai belum menunjukkan kejelasan arah. Bagi sebagian masyarakat, ini bukan lagi soal program, melainkan soal kepercayaan yang mulai terkikis.
Di sisi lain, muncul pula desakan agar pemimpin daerah tidak hanya hadir dalam agenda seremonial, tetapi benar-benar turun langsung ke desa-desa. Warga berharap kunjungan dilakukan dengan pendekatan yang lebih sederhana bukan sekadar membawa pengawalan, melainkan membawa kepedulian dan hati untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Keluhan di lapangan pun terasa semakin konkret. Warga di Kecamatan Lima Puluh sebagai ibu kota kabupaten mengaku belum melihat perubahan signifikan. Mulai dari belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan, belum tertatanya kawasan kota secara optimal, hingga belum hadirnya simbol identitas daerah seperti gapura pintu masuk yang layak.
Tak hanya itu, persoalan sektor ekonomi, pajak yang dinilai masih memberatkan, serta kemacetan di pusat kota turut menjadi sorotan yang tak kunjung terselesaikan. Harapan akan perubahan perlahan berubah menjadi pertanyaan besar: di mana prioritas pemerintah?
Sektor pelayanan publik pun tak luput dari kritik. Layanan kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat memperkuat kesan bahwa persoalan mendasar belum benar-benar disentuh secara serius.
Lebih jauh, isu tanggul sungai Dalu-Dalu yang berdampak pada petani disebut sebagai bukti lemahnya penanganan persoalan krusial. Bagi masyarakat kecil, ini bukan sekadar isu pembangunan, melainkan menyangkut langsung keberlangsungan hidup mereka.
Nada komentar pun semakin tajam. Sindiran, kekecewaan, hingga pernyataan terbuka soal ketidakpuasan menjadi dominan. Bahkan, sebagian warganet menilai kepemimpinan saat ini belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.
Memang masih ada segelintir suara yang menyatakan kepuasan. Namun di tengah derasnya kritik, suara tersebut nyaris tenggelam oleh gelombang ketidakpuasan yang kian membesar.
Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi, suara publik bukan lagi sekadar opini, melainkan cerminan nyata kondisi di lapangan yang tidak bisa diabaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terlihat adanya respons resmi yang mampu menjawab berbagai kritik tersebut. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar klarifikasi, melainkan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan bekerja.
Jika kritik terus diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya citra, tetapi kepercayaan publik yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan. (RGS)
