Batu Bara – Ferari.co | Pembangunan Lima Puluh sebagai ibu kota Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan. Setelah hampir dua tahun pemerintahan Bupati Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Syafrizal berjalan, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana perubahan pembangunan yang benar-benar dirasakan, khususnya di pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Batu Bara.
Sorotan terutama menyangkut infrastruktur dasar. Sejumlah ruas jalan di kawasan Lima Puluh masih mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa titik jalan juga dinilai masih minim penerangan sehingga kondisi jalan terlihat gelap pada malam hari.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai arah pembangunan ibu kota Kabupaten Batu Bara. Masyarakat berharap pembangunan tidak hanya terlihat dalam bentuk program dan perencanaan, tetapi juga menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Selain persoalan jalan dan penerangan, perkembangan pusat ekonomi di Lima Puluh juga menjadi perhatian.
Pasar atau pajak yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat dinilai masih membutuhkan pembenahan. Kondisi pasar yang belum tertata secara optimal membuat wajah pusat ekonomi di ibu kota Kabupaten Batu Bara belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
Padahal, keberadaan pusat ekonomi yang tertata dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Karena itu, pembenahan pasar seharusnya menjadi bagian penting dalam penataan Lima Puluh sebagai ibu kota kabupaten.
Masyarakat tentu berharap Lima Puluh tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Lebih dari itu, kawasan tersebut perlu berkembang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai capaian pembangunan selama hampir dua tahun pemerintahan berjalan.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang telah dilaksanakan di Lima Puluh. Penjelasan tersebut dapat mencakup program prioritas, anggaran yang telah digunakan, target pembangunan, serta hasil yang sudah dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan Lima Puluh secara lebih jelas.
Kritik terhadap pembangunan Lima Puluh bukan semata-mata untuk menyalahkan pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai ibu kota Kabupaten Batu Bara, Lima Puluh memiliki posisi strategis. Karena itu, pembangunan kawasan tersebut seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, penerangan jalan yang memadai, pasar yang tertata, serta pusat ekonomi yang mampu menggerakkan aktivitas perdagangan.
Jika berbagai persoalan tersebut masih ditemukan, maka pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu janji pembangunan. Mereka ingin melihat perubahan nyata di Lima Puluh.
Salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan sejauh mana pembangunan di Lima Puluh selama hampir dua tahun masa pemerintahan telah memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Pertanyaannya, sejauh mana pembangunan Lima Puluh selama hampir dua tahun pemerintahan ini benar-benar memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat?” ujarnya, Kamis (21/8/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih memiliki ruang untuk menjawab berbagai kritik tersebut secara terbuka. Jawaban itu dapat disampaikan melalui data, program pembangunan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (RGS)
