Batu Bara ‐ Ferari.co | DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Laporan Reses Tahap I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Senin (30/3/2026) pukul 10.00 WIB hingga selesai. Agenda ini menjadi forum resmi penyampaian hasil serap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Batu Bara.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i SH, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan laporan hasil reses tahap I tahun 2026 yang telah dilaksanakan di tujuh dapil. Kegiatan reses ini bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, bantuan sosial, pertanian, hingga pelayanan publik.
Aspirasi Masyarakat dari 7 Dapil Batu Bara
Pada Dapil I, yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh, anggota DPRD melakukan pertemuan dengan masyarakat di puluhan desa dan kelurahan. Warga menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Selanjutnya, Dapil II yang mencakup Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar juga menyampaikan beragam aspirasi masyarakat. Usulan tersebut berasal dari tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh pemuda, serta unsur partai politik.
Hal yang sama juga terjadi di Dapil III meliputi Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus, Dapil IV Kecamatan Sei Balai, Dapil V Kecamatan Medang Deras, Dapil VI Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador, hingga Dapil VII Kecamatan Air Putih.
Secara umum, mayoritas masyarakat meminta percepatan pembangunan infrastruktur desa, perbaikan layanan sosial, serta perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan warga.
Dapil VII Soroti PKH dan Harga Pupuk Subsidi
Khusus Dapil VII Kecamatan Air Putih, DPRD menyoroti dua persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Pertama, terkait penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar penyalurannya tepat sasaran. Anggota DPRD meminta Bupati Batu Bara melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial.
Kedua, masyarakat juga mengeluhkan harga pupuk subsidi yang dinilai masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Permasalahan ini menjadi salah satu poin penting yang disampaikan dalam rapat paripurna agar segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Masuk Pembahasan P-APBD 2026 dan RAPBD 2027
DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan seluruh aspirasi masyarakat hasil reses tahap I 2026 akan menjadi bahan pembahasan dalam Perubahan APBD 2026 serta Rancangan APBD 2027.
Usulan tersebut nantinya disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah, sehingga program yang paling mendesak dapat segera direalisasikan.
“Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan selama pelaksanaan reses akan menjadi bahan pembahasan P-APBD 2026 dan RAPBD 2027 sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara,” demikian disampaikan dalam laporan resmi Humas DPRD Kabupaten Batu Bara.
Dengan rapat paripurna ini, DPRD berharap seluruh hasil reses dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (RGS)
