Batu Bara — Ferari.co | Seluruh kepala unit PDAM Tirta Tanjung Batu Bara dari berbagai kecamatan mendatangi kantor pusat PDAM Tirta Tanjung Batu Bara pada, Rabu (7/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.10 WIB.
Kedatangan para kepala unit itu bertujuan mempertanyakan gaji pegawai yang belum dibayarkan selama dua bulan berturut-turut, terhitung sejak November, Desember, hingga berjalan pada januari 2026, sekaligus menuntut transparansi pengelolaan keuangan PDAM.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (7/1/2026), sumber informasi Ferari.co membenarkan bahwa keterlambatan gaji terjadi di seluruh unit. Menurutnya, seluruh pegawai PDAM di Kabupaten Batu Bara, baik di kantor pusat maupun unit-unit pelayanan, tidak menerima gaji.
Tidak hanya soal gaji, para pegawai juga mempertanyakan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu sorotan utama adalah pihak PDAM diduga tidak dibayarkannya iuran BPJS. BPJS Ketenagakerjaan disebut telah menunggak selama satu tahun, sementara BPJS Kesehatan menunggak selama dua bulan.
Selain itu, para kepala unit menyoroti tidak adanya transparansi laporan keuangan bulanan. Padahal, laporan tersebut seharusnya disampaikan secara rutin kepada setiap unit sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen.
“Laporan keuangan yang seharusnya kami terima setiap bulan sudah lama tidak pernah disampaikan. Itu kewajiban dan seharusnya ada pertanggungjawabannya,” ujar salah satu sumber.
Ia menduga kondisi tersebut bukan persoalan baru, melainkan telah berlangsung cukup lama. Bahkan, sumber menilai kantor pusat PDAM Tirta Tanjung Batu Bara tidak menjalankan prinsip transparansi.
Sumber juga mengungkapkan bahwa Plt Direktur PDAM Tirta Tanjung Batu Bara saat ini sebelumnya berada pada posisi antara Dewan Pengawas dan Staf Ahli di PDAM.
Ketika para pegawai mempertanyakan langsung soal gaji dan laporan keuangan, Plt Dirut PDAM disebut menyampaikan bahwa pembayaran gaji akan diupayakan, namun belum dapat memastikan waktu pencairannya. Bahkan, jika pembayaran dilakukan dalam waktu dekat, disebutkan hanya gaji pokok yang akan dibayarkan.
“Padahal sudah hampir tiga bulan berjalan. Sementara itu, pemotongan bank tetap berjalan. Tagihan itu tetap dibebankan ke pegawai, bukan ke perusahaan,” kata sumber.
Plt Dirut PDAM yang baru menjabat selama satu bulan diduga tidak mengetahui secara detail laporan keuangan, karena data keuangan hanya disampaikan kepada kepala bagian tertentu.
“Kami di unit hanya bertugas mencari dan menyetor hasil pendapatan. Pengelolaan keuangan sepenuhnya di kantor pusat. Justru transparansi itulah yang kami butuhkan, tapi tidak pernah kami dapatkan,” ujarnya.
Selama pertemuan berlangsung, para pegawai mengaku tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Bahkan, ketika laporan keuangan diminta secara tegas, Plt PDAM dan pejabat kasubag PDAM disebut meninggalkan lokasi pertemuan.
“Kami menunggu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore, tetapi tidak ada jawaban. Mereka saling melempar tanggung jawab. Saat kami meminta laporan keuangan, justru kami ditinggalkan,” tambahnya.
Dari sudut pandang para pegawai, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi persoalan keuangan internal PDAM. Mereka menilai transparansi merupakan kebutuhan bersama demi perbaikan tata kelola perusahaan daerah tersebut.
“Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya laporan itu bisa ditunjukkan. Ini demi kebersamaan dan transparansi. Kalau begini terus, PDAM akan tetap bobrok,” tutup sumber
Upaya konfirmasi Ferari.co melalui pesan WhatsApp pada, Rabu (7/1/2026) kepada Plt Direktur PDAM Tirta Tanjung Batu Bara, Zulkarnain Achmad terkait gaji dan transparansi keuangan, ia hanya mengakatan singkat.
“Iya nanti akan saya kabarin,” tutupnya. (RGS)
