Batu Bara – Ferari.co | Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Tirta Tanjung, Zulkarnain Achmad, memberikan klarifikasi terkait berbagai permasalahan internal perusahaan air minum daerah, termasuk tunggakan gaji pegawai dan BPJS, sekaligus menjelaskan upaya perbaikan infrastruktur yang sedang dilakukan.
Zulkarnain menjelaskan bahwa dirinya baru diamanahkan sebagai Pjs Dirut Tirta Tanjung pada Selasa (9/12/2025). Sejak awal penugasan, pihaknya mengaku menghadapi sejumlah kendala operasional.
Salah satunya adalah kerusakan sumur bor Tanjung Tiram yang terjadi pada akhir September hingga awal Desember 2025, sehingga pasokan air ke sebagian pelanggan di Kota Tanjung Tiram terganggu. Perbaikan sumur bor ini menelan biaya cukup besar.
Terkait tunggakan BPJS Kesehatan, Zulkarnain memastikan, tunggakan selama dua bulan telah diselesaikan. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan telah berkoordinasi agar dilakukan restrukturisasi pembayaran tunggakan.
Selain itu, pihak PDAM Tirta Tanjung sedang melakukan audit internal melalui lembaga auditor di bawah BPK dan APIP Pemkab Batu Bara. Laporan pertanggungjawaban dijadwalkan rampung pada pertengahan Februari 2026.
Zulkarnain juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian tunggakan gaji pegawai sedang dilakukan, dengan sebagian gaji bulan November 2025 sudah dibayarkan.
Untuk THR, pembayaran telah dilakukan secara bertahap: THR 2023 lunas, 25% THR 2024, dan 50% THR 2025, hal ini dipengaruhi tingginya biaya perbaikan pipa bocor dan kerusakan pompa sehingga pendapatan minim.
“Perumda Tirta Tanjung terus melakukan perbaikan manajemen, koordinasi dengan instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Mohon doa dan dukungan masyarakat agar semua upaya ini berjalan lancar,” ujar Zulkarnain kepada Ferari.co Rabu (14/1/2026).
Plt Dirut menekankan, segala langkah dan kebijakan perusahaan akan terus dikomunikasikan secara transparan kepada publik, agar masalah internal PDAM Tirta Tanjung bisa segera diatasi.
Dengan terbitnya berita ini, Ferari.co akan terus mengawal perkembangan isu PDAM Tirta Tanjung, termasuk penyelesaian tunggakan gaji, BPJS, dan perbaikan infrastruktur.(RGS)
