Batu Bara – Ferari.co | Genap satu tahun memimpin Kabupaten Batu Bara, kinerja Bupati Baharuddin Siagian mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat menilai kepemimpinan tersebut belum menghadirkan terobosan signifikan dan masih didominasi agenda seremonial.
Kritik ini disampaikan Yudi Pratama, S.H., yang menilai ritme kerja pemerintahan selama setahun terakhir belum menyentuh persoalan fundamental masyarakat.
“Selama satu tahun kepemimpinan, kita belum melihat terobosan nyata yang lahir dari gagasan orisinal untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Batu Bara. Kegiatan yang terlihat justru lebih banyak bersifat seremonial,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026) kepada Ferari.co.
Dinilai Minim Inovasi dan Visi Jangka Panjang
Yudi menilai arah pembangunan di bawah kepemimpinan Baharuddin Siagian belum menunjukkan visi jangka panjang yang jelas. Ia menyebut kebijakan yang berjalan cenderung normatif dan sebatas menjalankan rutinitas birokrasi.
Menurutnya, persoalan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan langkah strategis dan keberanian politik.
“Menjalankan pelayanan dasar memang kewajiban konstitusional. Namun, untuk menyebutnya sebagai prestasi besar, tentu masyarakat berharap ada lompatan pembangunan,” tegasnya.
Indikator Ekonomi Jadi Sorotan
Evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Batu Bara juga mengacu pada indikator ekonomi terbaru. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara dalam publikasi Profil Kemiskinan 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan pada 2025.
Persentase penduduk miskin tercatat mencapai 10,10 persen atau sekitar 44,28 ribu jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian sepanjang 2024.
Sebagai perbandingan, pada Maret 2024 tingkat kemiskinan berada di angka 7,99 persen. Bahkan pada September 2024, angka itu turun menjadi 7,19 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan selama 2024.
Namun pada 2025, tren kembali berbalik arah dan meningkat. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam menjaga tren penurunan kemiskinan.
Meski demikian, BPS juga mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami penurunan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok miskin relatif berkurang.
Data tersebut menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, jumlah penduduk miskin meningkat. Di sisi lain, tingkat keparahan kemiskinan cenderung membaik.
Hanya Menjalankan Hak Konstitusional
Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun ini dianggap belum menunjukkan keberanian politik atau kreativitas dalam memecahkan masalah daerah (seperti infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan publik). Kebijakan tersebut dinilai hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif yang memang menjadi hak konstitusional warga negara, namun gagal memberikan nilai tambah atau lompatan besar bagi daerah.
”Menurut pandangan saya, apa yang dilakukan Baharuddin Siagian sejauh ini masih bersifat standar dalam konteks pelayanan dasar sebagai kewajiban pemerintah daerah. Namun, masyarakat tentu berharap adanya inovasi dan terobosan yang lebih progresif untuk mendorong percepatan pembangunan,” ujarnya.
Dorongan Kepemimpinan Lebih Transformatif
Yudi Pratama berharap di sisa masa jabatan, Bupati Baharuddin Siagian mampu beralih dari pola kerja “business as usual” menuju kepemimpinan yang lebih transformatif. Ia menekankan pentingnya program yang terukur, berbasis data, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi ekonomi yang adaptif serta mendorong investasi dan pemberdayaan sektor riil agar mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk membaca arah kepemimpinan. Ke depan, masyarakat berharap ada langkah konkret yang benar-benar terasa manfaatnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan resmi terkait evaluasi tersebut.
Dengan meningkatnya angka kemiskinan pada 2025, satu tahun kepemimpinan Bupati Batu Bara kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti kebijakan yang lebih progresif demi memastikan pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (RGS)
