Batu Bara – Ferari.co | Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Wacanakan Pecat PPPK. Hal ini terlihat dalam statemennya di sela event MTQ yang tengah ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, beredar video pernyataan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, yang menyinggung soalan dana sebesar Rp66 miliar. Dalam video tersebut, Baharuddin menyebut jika dana itu digunakan untuk pembangunan jalan, maka hasilnya dinilai bisa lebih terlihat manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam pernyataan yang sama, Baharuddin juga menyampaikan bahwa PPPK sebenarnya bisa saja dipecat seluruhnya. Potongan video itu kemudian ramai dibahas masyarakat dan memunculkan beragam reaksi.
Salah satunya datang dari Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M. Syafii, menanggapi pernyataan Bupati Batu Bara terkait polemik anggaran dan tenaga PPPK yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Syafii meminta Bupati berpikir jernih agar tidak muncul pernyataan yang berpotensi melukai hati masyarakat, khususnya para tenaga PPPK di Kabupaten Batu Bara.
“Kalau pecat itu kan bukan suatu solusi, alangkah baiknya kita carikan solusi lain. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Syafii kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai pembangunan infrastruktur memang penting untuk daerah. Namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat dalam sektor pekerjaan dan keberlangsungan hidup juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, kebijakan terkait PPPK perlu dibicarakan secara matang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. DPRD, kata dia, berharap polemik yang berkembang tidak memperkeruh suasana dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Terpisah, salah seorang PPPK paruh waktu, Akmar Ramadony, menyebut kekecewaan para tenaga pendidik semakin besar lantaran hingga kini persoalan gaji belum juga tersalurkan. Namun di tengah tuntutan itu, mereka justru mendengar pernyataan yang dinilai bernada ancaman.
“Kekecewaan itu besar. Karena kita menuntut gaji aja belum disalurkan. Namun bupati berstatement seperti itu,” ujar Akmar yang juga merupakan Ketua forum komunikasi PPPK paruh waktu Disdik.
Menurut Akmar, seorang pimpinan seharusnya mampu menyampaikan bahasa yang menyejukkan, apalagi pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan MTQ yang dihadiri banyak tenaga pendidik.
“Tidak layak seorang pimpinan berkata seperti itu. Harusnya pimpinan itu memberi bahasa yang menyejukkan untuk anggotanya. Apalagi itu di kegiatan MTQ dan banyaknya hadir seorang pendidik di kegiatan MTQ,” ucapnya.
Ia juga mengaku para PPPK paruh waktu mendapat pesan melalui kepala sekolah agar membuat video pernyataan tidak tergabung dalam forum komunikasi PPPK paruh waktu Disdik.
Ia berharap Bupati Batu Bara tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan PPPK paruh waktu.
“Kita berharap Bupati jangan membuat statement yang bisa menciptakan kegaduhan dan kekhawatiran untuk kita yang paruh waktu. Nada ancaman itu tidak enak didengar untuk kalangan kami PPPK paruh waktu,” tutupnya. (RGS)
