Jakarta – Ferari.co | Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memperkuat kemitraan strategis di bidang perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, transisi energi, dan pembangunan hijau. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dengan Special Envoy for Climate Change Republik Rakyat Tiongkok, HE Liu Zhenmin, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari Joint Statement on Deepening Comprehensive Strategic Cooperation antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara sepakat memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif melalui berbagai langkah konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Dalam pembahasan tersebut, Indonesia dan Tiongkok menegaskan pentingnya implementasi Persetujuan Paris dengan tetap berpedoman pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Selain itu, kedua negara mendorong negara-negara maju agar memenuhi komitmen pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Kedua negara juga sepakat meningkatkan koordinasi menjelang berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang dalam isu perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan Indonesia mengusung paradigma “Growth through Environmental Protection”, yaitu menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Menteri Jumhur.
Menurutnya, Indonesia dan Tiongkok memiliki tanggung jawab bersama sebagai dua negara berkembang besar untuk menghadirkan solusi terhadap perubahan iklim tanpa mengabaikan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia tengah mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan prosperity sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional.
Pendekatan tersebut diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing), serta penerapan prinsip Climate Justice dalam pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Special Envoy for Climate Change Republik Rakyat Tiongkok, HE Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam agenda pembangunan hijau. Ia juga menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kerja sama tersebut meliputi pengembangan energi terbarukan, teknologi hijau, sistem peringatan dini, ekonomi sirkular, pasar karbon, pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), perlindungan keanekaragaman hayati, hilirisasi mineral kritis, riset bersama, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Indonesia dan Tiongkok sepakat menindaklanjuti peluang tersebut melalui koordinasi teknis yang lebih intensif agar menghasilkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Tiongkok kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, meningkatkan ketahanan iklim, serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). (RGS)
