Labuhan Bajo – Ferari.co | Penanganan korban pascagempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terus dilakukan. Kapolres Manggarai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meninjau langsung kondisi pasien di RS Siloam Labuan Bajo.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah dan kepolisian memastikan warga terdampak gempa mendapatkan layanan kesehatan. Pemkab Manggarai Barat juga memfasilitasi BPJS Kesehatan darurat bagi korban yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Gempa M 7,7 tersebut terjadi sekitar pukul 05.58 WITA atau 04.58 WIB. Guncangan kuat membuat puluhan pasien rawat inap dievakuasi untuk mengantisipasi potensi kerusakan bangunan dan gempa susulan.
Salah satu korban yang mendapat bantuan jaminan kesehatan adalah Daniel Paju (30). Warga asal Desa Loha, Kecamatan Pacar, tersebut kini berdomisili di Los Baba, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo.
Daniel harus mendapatkan perawatan medis darurat di tenda penampungan sementara. Namun, proses pengobatan sempat terkendala karena dirinya belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Merespons kondisi tersebut, Pemkab Manggarai Barat mengambil langkah dengan menerbitkan kepesertaan BPJS Kesehatan darurat.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K., saat melakukan pemantauan di lokasi penanganan korban.
“Negara dan Pemerintah Daerah hadir penuh untuk warga. Kita tidak ingin masyarakat yang sedang tertimpa musibah masih dibebani oleh kekhawatiran biaya pengobatan,” kata AKBP Christian.
Ia memastikan Daniel dan warga terdampak lainnya dapat memperoleh perawatan medis tanpa terkendala persoalan administrasi jaminan kesehatan.
Menurutnya, keselamatan warga dan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam situasi tanggap darurat pascagempa.
Penanganan korban gempa di RS Siloam Labuan Bajo juga didukung tiga unit tenda darurat yang didirikan tim gabungan TNI-Polri bersama tenaga medis.
Tenda tersebut dilengkapi peralatan pertolongan pertama dari tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Manggarai Barat. Petugas juga menyiagakan ambulans dan tempat tidur lipat atau velbed.
Pelayanan medis bagi pasien dan korban luka pascagempa berlangsung tertib. Tim medis rumah sakit bersama personel Dokkes terus memantau kondisi warga yang mendapatkan perawatan.
Keluarga korban mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani warga terdampak gempa.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Kapolres. Saat musibah terjadi kami bingung terkait biaya perawatan karena belum punya BPJS, tapi bantuan ini datang langsung di tenda perawatan,” ujar salah satu anggota keluarga korban.
Selain menangani korban di fasilitas kesehatan, Pemkab Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat terus melakukan pendataan dampak gempa M 7,7 Flores.
Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah korban luka, persebaran warga terdampak, serta tingkat kerusakan bangunan dan fasilitas umum.
Tim gabungan disebar ke berbagai wilayah. Pemeriksaan mencakup kawasan perkotaan Labuan Bajo hingga wilayah pesisir dan pedalaman Manggarai Barat.
AKBP Christian mengatakan data korban dan kerusakan masih dalam proses verifikasi.
“Data riil terkait jumlah korban jiwa, luka-luka, maupun tingkat kerusakan bangunan masih terus berproses di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, petugas gabungan terus melakukan verifikasi agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Untuk menjaga situasi tetap aman, Satuan Samapta Polres Manggarai Barat meningkatkan patroli dialogis di sejumlah wilayah.
Petugas mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait gempa susulan.
Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Dengan sinergi pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tenaga medis, dan instansi terkait, penanganan pascagempa M 7,7 di Manggarai Barat terus diperkuat.
Pemerintah memastikan layanan kesehatan, pendataan korban, bantuan jaminan kesehatan, serta keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. (RGS)



















