Jakarta – Ferari.co | Polri mengerahkan 403 siswa pendidikan Polri ke delapan Polda prioritas untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Kapolri agar pencegahan karhutla dilakukan sejak dari hulu. Polri menempatkan edukasi dan pendampingan masyarakat sebagai bagian penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Sebanyak 403 siswa tergabung dalam Satgas Edukasi dan Penyuluhan Karhutla. Mereka tidak ditugaskan untuk memadamkan api, melainkan bekerja bersama Bhabinkamtibmas dan jajaran Polda setempat.
Para siswa akan mendatangi desa, berdialog dengan warga, serta mendorong masyarakat mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Polri membagi 403 siswa ke delapan wilayah yang dinilai menjadi prioritas pencegahan karhutla.
Rinciannya yakni Polda Kalimantan Barat sebanyak 109 personel, Kalimantan Tengah 50 personel, Kalimantan Timur 34 personel, dan Kalimantan Selatan 39 personel.
Selanjutnya, Polda Kalimantan Utara mendapat 35 personel, Sumatera Selatan 45 personel, Riau 51 personel, serta Jambi 40 personel.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan alokasi personel terbanyak. Sebanyak 109 personel dijadwalkan berangkat pada 26 Agustus 2026.
Personel yang dikerahkan berasal dari sejumlah unsur pendidikan Polri. Mereka terdiri atas mahasiswa S2 STIK, siswa Sespimma, siswa Setukpa/SIP, serta tim pendamping.
Mahasiswa S2 STIK diarahkan untuk mengembangkan kajian sekaligus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, siswa Sespimma mendapatkan pengalaman kepemimpinan di lapangan. Adapun siswa Setukpa/SIP menerapkan keterampilan penyuluhan dan fungsi pembinaan masyarakat atau Binmas.
Dengan komposisi tersebut, penugasan tidak hanya berorientasi pada pencegahan karhutla. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan kemampuan siswa dalam menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.
Sebelum diterjunkan, para siswa mendapatkan pembekalan khusus. Materi mencakup pencegahan karhutla dari hulu, terutama pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
Mereka juga mendapat materi komunikasi publik dan teknik penyuluhan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat.
Selain itu, siswa dibekali kemampuan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan jajaran Polda. Mereka diarahkan menggunakan pendekatan persuasif dengan terlebih dahulu menggali kendala yang dihadapi warga.
Pola live-in juga diterapkan agar siswa memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat secara langsung.
Pembekalan turut mencakup karakteristik lahan gambut, potensi penyebaran api di bawah permukaan, regulasi, serta ancaman pidana terkait pembakaran hutan dan lahan.
Setiap kunjungan juga harus dicatat. Para siswa diminta mendokumentasikan temuan lapangan dan praktik pencegahan yang dinilai efektif.
Kalemdiklat Polri mengatakan pengerahan siswa tersebut merupakan bagian dari pendidikan Polri yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Karhutla tidak bisa menunggu. Ini bukan sekadar penugasan, tetapi respons cepat pendidikan Polri untuk mencegah kebakaran meluas sejak dari awal,” ujar Kalemdiklat Polri.
Karena itu, delapan Polda prioritas diminta memperkuat edukasi dan penerangan masyarakat. Para siswa menyasar desa, kantor desa, kelompok warga, hingga jaringan komunikasi lokal.
Materi yang diberikan tidak hanya berupa larangan membakar lahan. Warga juga diberikan pemahaman mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan, ekosistem, mata pencaharian, dan keamanan masyarakat.
Karobinops Stamaops Polri menilai pencegahan sejak awal sangat penting, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.
Menurutnya, api di lahan gambut dapat menyebar di bawah permukaan sehingga sulit terlihat. Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran menjadi lebih kompleks.
“Jika pembakaran dihentikan sejak awal, kerugian dapat ditekan. Karena itu, penyadaran warga merupakan kunci pencegahan dari hulu,” ujarnya.
Dengan demikian, edukasi masyarakat menjadi salah satu strategi utama Polri dalam menekan potensi karhutla selama musim kemarau.
Selain mengedepankan pencegahan, Polri tetap menjalankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni menyampaikan, penyidik telah menangani 89 laporan polisi di sejumlah Polda prioritas.
Perkara tersebut berkaitan dengan lahan terbakar seluas 1.006,67 hektare. Dari penanganan perkara itu, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Karhutla tidak semata-mata dipengaruhi faktor alam. Perbuatan manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian, tetap kami tindak sesuai ketentuan,” kata Irhamni.
Kadivhumas Polri menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Para siswa kami hadir bukan untuk menggurui masyarakat, tetapi untuk berdialog, mengedukasi, dan membangun kesadaran bersama,” ujarnya.
Penugasan 403 siswa Polri tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan kepolisian secara langsung.
Melalui kegiatan ini, para siswa belajar memberikan pelayanan publik, mengambil keputusan di lapangan, serta menjalankan fungsi Binmas dalam menghadapi persoalan karhutla.
Polri berharap pendekatan edukasi dan pendampingan tersebut mampu mendorong masyarakat mencegah kebakaran sejak dini. Dengan begitu, risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau dapat ditekan.(RGS)
