Batu Bara – Ferari.co | Krisis air bersih di Kabupaten Batu Bara kian memprihatinkan. Selama empat hari terakhir, aliran air PDAM di Kelurahan Limapuluh Kota, Kecamatan Limapuluh, terputus total. Kondisi ini melumpuhkan aktivitas warga, mulai dari kebutuhan dapur hingga sanitasi.
Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mencari sumber air alternatif demi bertahan di tengah krisis yang belum menunjukkan tanda berakhir.
Salah satu warga, Nawan (23), mengungkapkan keresahannya. Ia bahkan harus mencari air hingga ke pusat pemerintahan daerah.
“Sudah empat hari mati, Bang. Kami bingung mau cari air di mana lagi. Padahal pembayaran bulanan kami selalu lancar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Karena keterbatasan air, Nawan mengaku sempat mandi di Kantor Bupati Batu Bara yang masih memiliki pasokan air.
“Tadi kami mandi di Kantor Bupati, airnya segar di sana,” tambahnya.
Di sisi lain, muncul dugaan kuat bahwa krisis air bersih ini dipicu oleh tunggakan pembayaran listrik PDAM kepada Perusahaan Listrik Negara. Akibatnya, sejumlah instalasi dan pompa air tidak dapat beroperasi.
Bahkan, informasi yang dihimpun oleh Ferari.co menyebutkan adanya pemutusan aliran listrik di beberapa kantor dan fasilitas PDAM, namun sudah beberapa dipasang kembali. Kondisi ini memicu pertanyaan serius terkait kemampuan manajemen dalam mengelola operasional layanan publik yang vital.
Situasi ini dinilai ironis. Sebab, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditegaskan bahwa negara wajib menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara layanan publik diwajibkan memberikan pelayanan yang layak, berkesinambungan, dan tidak merugikan masyarakat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Krisis air bersih yang terjadi di ibu kota kabupaten justru menimbulkan kesan lemahnya pengelolaan dan pengawasan.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara pun dinilai belum mampu menangani persoalan ini secara cepat dan tepat. Hingga berita ini diterbitkan, belum terlihat langkah konkret yang mampu memulihkan distribusi air kepada masyarakat.
Sementara itu, Ferari.co telah melayangkan konfirmasi kepada Plt Dirut PDAM terkait penyebab krisis air bersih ini pada, Sabtu (25/4/2026). Pertanyaan yang diajukan mencakup penyebab utama gangguan, dugaan tunggakan listrik, serta estimasi normalisasi layanan.
Namun, hingga saat ini, pihak PDAM belum memberikan tanggapan resmi.
Kondisi ini semakin mempertegas urgensi transparansi dan tanggung jawab dari pihak terkait. Warga berharap krisis air bersih Batu Bara segera diatasi, bukan dibiarkan berlarut tanpa kepastian. (RGS)
