Medan – Ferari.co | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) tahun 2024 senilai Rp1,3 miliar di BRI Unit Glugur Cabang Rantau Prapat.
Laporan yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU) tersebut kini telah diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.
Hal itu tertuang dalam surat Kejati Sumut Nomor B-5662/L.2.5/Fo.2/06/2026 tertanggal 5 Juni 2026 yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Johnny William Pardede SH M.Hum.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan FORMATSU Nomor 228/Dumas/DPP-F/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 terkait dugaan tindak pidana korupsi dana PARI 2024 di BRI Unit Glugur Cabang Rantau Prapat.
Dalam surat itu disebutkan bahwa materi laporan telah diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.
Ketua DPP FORMATSU, Rudy Harmoko SH, mengapresiasi langkah Kejati Sumut yang telah merespons laporan masyarakat tersebut. Namun, ia menegaskan agar proses penanganan perkara tidak berhenti pada tahap administrasi semata.
“Kami mengapresiasi Kejati Sumut yang telah menindaklanjuti laporan FORMATSU dengan meneruskannya ke Kejari Labuhanbatu. Namun yang paling penting adalah pengusutan dilakukan secara serius, profesional, dan transparan sehingga semua pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” kata Rudy Harmoko kepada Ferari.co, Senin (15/6/2026).
Menurut Rudy, dugaan kerugian dana PARI sebesar Rp1,3 miliar tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal semata. Sebab, berdasarkan hasil audit internal BRI yang diperoleh FORMATSU, terdapat indikasi penyimpangan yang harus diusut melalui mekanisme hukum.
“Kami berharap Kejari Labuhanbatu segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terkait. Jangan sampai hanya pegawai tertentu yang menjadi korban, sementara pihak yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan dan pencairan dana justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menegaskan, FORMATSU akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kepastian hukum.
“Laporan ini kami sampaikan demi kepentingan masyarakat dan penegakan hukum. Karena itu, kami akan terus mengawal prosesnya agar dugaan korupsi dana PARI Rp1,3 miliar ini dapat diungkap secara terang dan tuntas,” tegasnya.
Sebelumnya, FORMATSU melaporkan dugaan korupsi dana Program Pasar Rakyat Indonesia (PARI) tahun 2024 yang dijalankan melalui BRI Unit Glugur Cabang Rantau Prapat. Berdasarkan hasil audit internal BRI Kanwil Sumatera Utara, diduga terjadi penyimpangan dana hingga mencapai Rp1,3 miliar.
Dalam laporan tersebut, FORMATSU meminta aparat penegak hukum memeriksa Kepala Unit saat itu, DESMA, Manager Bisnis Mikro Marihot Simatupang, serta mantri Ana Karinina. FORMATSU menilai proses persetujuan dan pencairan dana PARI melibatkan mekanisme berjenjang sehingga seluruh pihak terkait perlu dimintai keterangan.
Kasus dugaan korupsi dana PARI Rp1,3 miliar tersebut kini memasuki tahap penanganan di Kejari Labuhanbatu setelah dilimpahkan oleh Kejati Sumut. (RGS)
