Batu Bara – Ferari.co | Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara kembali menjadi sorotan. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai kurang responsif dan sulit dihubungi saat media meminta konfirmasi terkait tugas dan kewenangannya.
Sorotan tersebut disampaikan Erwin, jurnalis media online, yang menilai lemahnya komunikasi sejumlah OPD berpotensi menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat. Kondisi ini juga dinilai mencederai prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Erwin, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan publik. Melalui media, kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah dapat diketahui masyarakat secara luas dan objektif.
“Ketika kepala dinas sulit dihubungi, maka Bupati Batu Bara harus bersikap tegas. Ini menjadi catatan serius karena menyangkut pelayanan informasi publik,” ujar Erwin, Jumat (2/1/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap kepala OPD memiliki kewajiban memberikan informasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembiaran terhadap permintaan konfirmasi tanpa kejelasan, lanjutnya, dapat memicu spekulasi serta membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jika informasi itu memang menjadi kewenangan OPD, seharusnya dijawab. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena bisa menimbulkan asumsi yang tidak sehat,” tegasnya.
Erwin berharap Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian dapat menegakkan disiplin aparatur dan memastikan seluruh OPD bersikap terbuka serta komunikatif. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.(RGS)
