Batubara — Ferari.co | Pelepasan 12 truk bantuan kemanusiaan dari Kabupaten Batubara untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Aceh menuai sorotan publik. Bantuan yang sebagian besar berasal dari donasi masyarakat itu dinilai berpotensi memunculkan kesan pencitraan setelah baliho yang digunakan mencantumkan nama Pemkab Batubara.
Pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian di Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Limapuluh. Bantuan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Aceh Tamiang.
Total bantuan mencapai 1.771 kilogram, terdiri dari air mineral, mie instan, beras, sembako, pakaian layak pakai, kebutuhan wanita dan bayi, makanan kaleng, serta obat-obatan. Selain itu, satu ton masakan khas Batubara, kepah sereh, turut dikirim. Masakan tersebut disiapkan oleh ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM bekerja sama dengan PT Inalum dalam rangka HUT ke-19 Pemkab Batubara.
Bupati Baharuddin mengapresiasi partisipasi masyarakat dan mengajak seluruh pihak mendoakan daerah terdampak agar segera pulih. Distribusi bantuan dilakukan dengan rincian dua truk ke Kota Sibolga, enam truk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, dan empat truk ke Aceh Tamiang.
Namun, unggahan kegiatan tersebut yang di posting pada Senin, (15/12/2025) di akun Instagram Bupati Batubara memantik reaksi dari masyarakat. Warga menyoroti tulisan pada baliho bantuan yang dinilai tidak mencerminkan sumber donasi secara utuh.
Salah satu warga dalam kolom komentar menyampaikan keberatannya. Ia menilai penulisan baliho seharusnya menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari masyarakat Batubara, bukan semata-mata dari pemerintah daerah.
Saat dikonfirmasi, pemilik akun tersebut menyebutkan bahwa kritik itu muncul karena kekhawatiran akan salah persepsi publik. Menurutnya, penyebutan Pemkab Batubara berpotensi menimbulkan anggapan bahwa bantuan menggunakan dana APBD, padahal sebagian besar berasal dari pengumpulan donasi.
“Lebih bagus kalau ditulis Bantuan dari Masyarakat Batubara. Dampaknya terasa ke semua, dari pimpinan sampai masyarakat bawah. Kalau ditulis Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Batubara, seakan-akan pakai APBD, padahal dari donasi,” ujarnya salah seorang pemilik akun tersebut, Senin (15/12/2025).
Sorotan ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menilai aksi kemanusiaan dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari cara pemerintah menyampaikan informasi. Di tengah semangat gotong royong, masyarakat berharap aksi solidaritas tidak berubah menjadi ruang pencitraan, melainkan tetap menempatkan kejujuran dan penghargaan terhadap peran warga sebagai yang utama. (RGS)
