Batu Bara – Ferari.co | Kegiatan KB keluarga berencana dengan pagu anggaran sekitar Rp500 juta Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kabupaten Batu Bara dipastikan telah dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, pembayaran kepada pelaksana kegiatan diduga belum direalisasikan hingga Februari 2026.
Informasi ini diperoleh Ferari.co dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kegiatan telah selesai sesuai jadwal. Meski begitu, pihak pelaksana disebut belum menerima pembayaran sedikit pun.
Situasi tersebut mencuat di tengah status hukum Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, dr Deni Syahputra, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 oleh Kejaksaan Negeri Batu Bara pada Kamis (19/2/2026).
Pembayaran Belum Direalisasikan
Sumber menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan KB T.A 2025 sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, secara administrasi dan keuangan, pembayaran seharusnya sudah diproses sebelum memasuki tahun anggaran 2026.
“Pekerjaan sudah selesai di 2025, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ujar sumber tersebut.
Kondisi ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Sebab, kegiatan telah berjalan, anggaran telah dipagu, namun hak pelaksana kegiatan justru belum dipenuhi. Jika benar kegiatan KB Rp500 juta ini belum dibayarkan, maka hal tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab dan tata kelola keuangan daerah.
Yudi Pratama SH Pertanyakan Kinerja dan Tanggung Jawab
Aktivis sekaligus tokoh pemuda Batu Bara, Yudi Pratama SH, turut menyoroti persoalan ini. Ia mempertanyakan mengapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2025 justru belum dibayarkan hingga tahun 2026.
“Kalau kegiatan sudah dilaksanakan, maka pembayaran wajib diselesaikan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya pada Rabu (25/2/2026).
Ia juga menilai keterlambatan pembayaran ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, penggunaan anggaran daerah harus akuntabel dan tepat waktu. Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini berpotensi menimbulkan dampak hukum maupun administratif di kemudian hari.
Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Terlebih lagi, kepala dinas saat ini tengah menghadapi proses hukum, sehingga setiap kebijakan dan kebuntuan administrasi akan menjadi sorotan masyarakat.
Upaya Konfirmasi Belum Mendapat Jawaban
Sementara itu, Ferari.co telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara pada Selasa, (23/2/2026). Konfirmasi dilakukan melalui pesan resmi yang dikirimkan oleh Ferari.co
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.
Desakan Transparansi
Publik kini menanti penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan terkait dugaan belum dibayarkannya kegiatan KB Rp500 juta T.A 2025 tersebut. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan.
Apalagi, kegiatan KB menyangkut pelayanan publik dan program kependudukan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, persoalan pembayaran ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Ferari.co akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna menghadirkan informasi yang berimbang, akurat, dan profesional. (RGS)
