Batu Bara – Ferari.co | Sebuah surat pengambilan rapor dari UPT SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh mendadak menjadi perbincangan setelah di dalamnya tidak hanya memuat undangan pengambilan rapor, tetapi juga permintaan bantuan dana pembangunan lapangan sekolah lengkap dengan formulir kesediaan dan kolom nominal yang akan diberikan orang tua siswa.
Polemik ini menjadi sorotan karena surat tersebut diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala UPT SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh, Tobok Luhut Situmorang, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
Dalam surat bernomor 400.3.5/062 UPT.SMPN1-DLP/TU/VI/2026 tertanggal 18 Juni 2026, sekolah mengundang orang tua siswa untuk menghadiri pengambilan rapor sekaligus mendukung program Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR).
Namun pada bagian bawah surat terdapat catatan berbunyi “Mohon Bantuan Dana Lapangan Sekolah”. Tidak hanya itu, sekolah juga melampirkan formulir yang meminta orang tua mengisi besaran bantuan yang bersedia diberikan.
Dalam formulir tersebut tertulis:
“Bahwasanya saya bersedia memberikan bantuan Pembangunan Lapangan Sekolah sebesar Rp…….”
Bahkan disertai pernyataan bahwa bantuan diberikan tanpa unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Di sinilah pertanyaan publik mulai muncul.
Jika bantuan tersebut benar-benar sukarela, mengapa sekolah perlu menyediakan kolom nominal bantuan? Jika tidak ada kewajiban, mengapa permintaan itu dicantumkan dalam surat resmi pengambilan rapor yang menggunakan kop Dinas Pendidikan dan ditandatangani kepala sekolah?
Setelah surat tersebut menjadi perhatian publik, pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana pengumpulan bantuan dana tersebut.
“Kami menjelaskan bahwa rencana dukungan atau bantuan sukarela dari orang tua/wali murid untuk pembangunan lapangan sekolah telah dibatalkan dan tidak dilaksanakan. Pembatalan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui bimbingan dan arahan Kepala Sekolah di lapangan UPT SMP Negeri 1 Datuk Lima Puluh,” kata Tobok Situmorang kepada Ferari.co.
Ia menegaskan tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memberikan bantuan dana.
“Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi orang tua/wali murid untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk apa pun, dan pengambilan rapor siswa tetap dilayani tanpa syarat serta tanpa dikaitkan dengan kontribusi dana,” ujarnya.
Meski demikian, muncul pertanyaan lanjutan. Jika akhirnya dibatalkan karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengapa konsep tersebut sempat lolos menjadi surat resmi sekolah?
Menjawab hal itu, Tobok menjelaskan bahwa sekolah awalnya ingin membangun kolaborasi dengan orang tua siswa dalam memperbaiki lapangan sekolah.
“Terkait pencantuman rencana bantuan dalam surat yang diedarkan kepada orang tua/wali murid, pada awalnya sekolah memiliki gagasan untuk melakukan kolaborasi dan partisipasi sukarela dari orang tua/wali murid dalam upaya perbaikan lapangan sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, olahraga, dan aktivitas peserta didik. Rencana tersebut disampaikan sebagai bentuk ajakan partisipasi yang bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur kewajiban maupun paksaan kepada orang tua/wali murid,” jelasnya.
Menurut Tobok, keputusan pembatalan diambil setelah pihak sekolah melakukan evaluasi dan menerima berbagai masukan.
“Setelah dilakukan evaluasi dan mempertimbangkan berbagai masukan, pihak sekolah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut,” katanya.
Ia menyebut pembatalan telah disampaikan kepada orang tua sebelum pelaksanaan pembagian rapor.
“Keputusan pembatalan telah disampaikan kepada orang tua/wali murid sebelum pelaksanaan pembagian rapor melalui kegiatan bimbingan dan arahan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah serta dihadiri oleh orang tua/wali murid peserta didik. Dengan demikian, pada saat pembagian rapor berlangsung tidak ada lagi rencana maupun pelaksanaan pengumpulan bantuan dana dari orang tua/wali murid,” ujarnya.
Tobok juga mengakui bahwa penyampaian rencana bantuan bersamaan dengan agenda pengambilan rapor dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
“Pihak sekolah memahami bahwa penyampaian informasi mengenai rencana bantuan sukarela yang bersamaan dengan agenda pengambilan rapor dapat menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman, termasuk karena pada saat yang sama terdapat kegiatan Gerakan Ayah Mengambil Rapor, sekolah kemudian mengambil keputusan untuk membatalkan rencana tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran bahwa pengambilan rapor dikaitkan dengan pemberian bantuan dalam bentuk apa pun,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh orang tua tetap mendapatkan pelayanan yang sama.
“Kami tegaskan bahwa pengambilan rapor peserta didik tidak pernah dipersyaratkan dengan pemberian bantuan dana dan seluruh orang tua/wali murid tetap memperoleh pelayanan yang sama tanpa pengecualian,” tegas Tobok.
Meski telah dibatalkan, polemik ini meninggalkan catatan penting. Sebab yang dipersoalkan publik bukan sekadar ada atau tidaknya pungutan, melainkan bagaimana sebuah gagasan yang akhirnya diakui berpotensi menimbulkan persepsi negatif bisa terlebih dahulu dituangkan dalam surat resmi sekolah.
Terlebih surat itu tidak hanya berisi ajakan bantuan, tetapi juga menyediakan kolom nominal sumbangan yang harus diisi orang tua. Bagi sebagian masyarakat, format tersebut sulit dipisahkan dari kesan adanya ekspektasi kontribusi, meski disebut sukarela.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia pendidikan, niat baik saja tidak cukup. Setiap kebijakan harus diuji sejak awal dari sisi etika, regulasi, dan dampak psikologis yang mungkin dirasakan orang tua siswa.
Sebab ketika sebuah surat resmi sudah terlanjur beredar, yang dibatalkan mungkin rencananya. Namun pertanyaan publik belum tentu ikut dibatalkan.(RGS)
