Batu Bara – Ferari.co | Ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara dalam peringatan Nuzhul Qur’an 1447 H/2026 M semakin sulit dipahami ketika dibandingkan dengan daerah lain yang justru aktif menggelar kegiatan serupa. Kondisi ini memperkuat sorotan terhadap peran Pemkab Batu Bara dalam momentum keagamaan penting.
Di berbagai wilayah Indonesia, peringatan Nuzulul Quran tetap dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, bahkan hingga tingkat nasional.
Pemerintah pusat sendiri menggelar peringatan resmi di Istana Negara sebagai momentum keagamaan dan kebangsaan yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Nuzhul Qur’an menjadi agenda penting di berbagai level pemerintahan.
Tak hanya itu, di tingkat daerah:
• Pemkab Asahan diketahui menggelar langsung peringatan Nuzhul Qur’an bersama masyarakat sebagai bagian dari agenda keagamaan Ramadan.
• Pemerintah desa di berbagai daerah juga aktif, seperti di Purwakarta dan wilayah lain yang mengisi peringatan dengan khataman Al-Qur’an dan ceramah agama.
• Bahkan hingga tingkat desa, seperti di Milangodaa, pemerintah setempat menginisiasi kegiatan keagamaan untuk memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat.
Dengan demikian, tren nasional menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah dalam peringatan Nuzulul Qur’an.
Kontras dengan itu, Pemkab Batu Bara justru tidak terlihat mengambil peran apa pun di Kabupaten Batu Bara. Ketiadaan ini memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah.
Forum Aktivis Generasi Z, FORZA Batu Bara menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan membaca arah kebutuhan sosial masyarakat. Penilaian ini sekaligus menjadi kritik terhadap prioritas kebijakan daerah.
“Ketika pemerintah pusat sampai desa-desa bergerak memperingati Nuzhul Qur’an, tapi Pemkab Batu Bara justru tidak melakukan apa-apa, ini jelas bukan hal biasa. Ini menunjukkan ada masalah dalam prioritas,” tegas perwakilan FORZA, Selasa (24/3/2026).
FORZA juga menilai, absennya kegiatan ini memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara pemerintah daerah dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik berpotensi menurun.
“Jangan sampai Batu Bara jadi satu-satunya daerah yang absen dalam momentum keagamaan sebesar ini. Ini bukan soal seremonial, ini soal keberpihakan terhadap identitas masyarakat,” lanjutnya.
Lebih keras lagi, FORZA mempertanyakan arah kebijakan Pemkab Batu Bara yang dinilai tidak konsisten dalam membangun kedekatan dengan publik. Sorotan ini semakin tajam karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau untuk kegiatan tertentu pemerintah bisa hadir dan aktif, kenapa untuk Nuzhul Qur’an justru tidak ada gerakan? Publik berhak curiga ada apa sebenarnya dengan komitmen keagamaan pemerintah daerah hari ini?” pungkasnya.
ini menjadi pertanyaan, kemana arah kepemimpinan bupati Batu Bara yang diduga banyak melakukan hal hal seremonial yang tidak menguntungkan masyarakat, sehingga memicu kritik dari berbagai kalangan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Batu Bara belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, publik terus menunggu klarifikasi.
Jika pemkab tidak memberikan klarifikasi dan menunjukan sikap diam, ini justru memperkuat kritik bahwa pemerintah daerah gagal menjawab ekspektasi dasar masyarakat dalam momentum keagamaan yang seharusnya menjadi ruang kebersamaan. (RGS)
