Medan – Ferari.co | Pengurus KBPP Polri Sumatera Utara resmi menyurati Listyo Sigit Prabowo untuk meminta perpanjangan waktu pendaftaran calon Ketua Umum menjelang Munas VI KBPP Polri.
Permintaan ini muncul karena munculnya kekhawatiran terkait potensi calon tunggal dalam pemilihan Ketua Umum periode 2026–2031. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar jadwal Munas VI yang semula direncanakan pada 14–15 Mei 2026 dapat diundur hingga akhir Mei 2026.
Ketua Dewan Penasehat KBPP Polri Sumut, Syaiful Syafri, menegaskan bahwa pelaksanaan Munas harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Menurutnya, organisasi sebesar KBPP Polri tidak seharusnya menghadirkan calon tunggal.
“Harus ada suasana demokrasi dalam Munas, sehingga pengurus daerah bisa memilih berdasarkan visi dan misi calon Ketua Umum yang benar-benar mampu memimpin lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak putra-putri Polri yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan layak maju sebagai kandidat Ketua Umum. Oleh karena itu, perpanjangan waktu pendaftaran dinilai penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
Surat tersebut juga ditembuskan ke sejumlah pejabat di Polda Sumut, termasuk Direktur Intelkam dan Direktur Binmas. Penyerahan tembusan dilakukan di Mapolda Sumut, Jalan S.M. Raja, Medan, pada Senin (20/4/2026).
Dalam keterangannya, Syaiful mengaku telah mengikuti perjalanan KBPP Polri selama 25 tahun, termasuk menghadiri empat Munas nasional. Bahkan, ia pernah menjadi pimpinan sidang pada Munas ke-4. Namun, menurutnya, baru pada Munas VI ini muncul sejumlah persyaratan yang dinilai menyulitkan calon.
“Banyak mekanisme yang terkesan dibuat-buat, sehingga mengurangi nilai demokrasi dalam organisasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti minimnya aktivitas organisasi KBPP Polri secara nasional dalam lima tahun terakhir. Ia menilai konsolidasi organisasi serta sosialisasi AD/ART hasil Munas V belum berjalan optimal, terutama di tingkat daerah hingga sektor.
Tak hanya itu, Syaiful juga menyinggung peran KBPP Polri dalam mendukung program Kamtibmas. Ia menilai belum ada gerakan signifikan dari pengurus pusat dalam mendukung program seperti Sabuk Kamtibmas, meski di Sumatera Utara telah dijalankan melalui program Sibhara.
Melalui surat tersebut, KBPP Polri Sumut berharap Kapolri bersedia menerima perwakilan dari Sumut untuk menjelaskan urgensi penundaan Munas VI.
Di akhir pernyataannya, Syaiful juga menyoroti kepemimpinan Ketua Umum saat ini yang dinilai belum optimal dalam merespons berbagai kritik terhadap Polri sejak 2024.
“Kami berharap ada perbaikan ke depan agar KBPP Polri benar-benar hadir sebagai mitra strategis Polri dan masyarakat,” tutupnya. (RGS)
