Batu Bara – Ferari.co | Ajakan Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian untuk merawat demokrasi melalui dialog dan partisipasi aktif masyarakat menuai tanggapan dari Ketua DPP Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU) Rudy Harmoko S.H,.
Organisasi tersebut menilai demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui forum diskusi dan edukasi politik, melainkan harus dibuktikan dengan keterbukaan terhadap kritik serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan Edukasi Politik Kebangsaan bertema “Menepis Apatisme, Merawat Demokrasi”, pada Minggu (21/6/2026) di Aula Kantor Bupati Batu Bara. Bupati Baharuddin menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan aspirasi serta perlunya membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, Baharuddin juga menyampaikan pandangannya mengenai peran media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Media itu adalah alat nomor satu bangsa. Media itu adalah penyuara kebenaran, meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, ia menegaskan bahwa kualitas media lebih penting dibanding jumlah media yang ada.
“Saya ini kalau mau bikin media, tiga ratus media bisa saya bikin. Berapa sih bikin media? Tapi kualitas media itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Memberikan pemahaman, kecerdasan, kepintaran, apa yang harus kau lakukan supaya kau bisa seperti itu. Apa yang bisa kau buat untuk media itu juga bisa membangun potensi daerah,” kata Baharuddin dalam pidatonya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua FORMATSU menyatakan sepakat bahwa media merupakan penyuara kebenaran dan memiliki tanggung jawab mencerdaskan masyarakat. Namun menurutnya, fungsi media tidak berhenti pada penyampaian informasi semata, melainkan juga menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah.
“Kalau Bupati mengatakan media adalah penyuara kebenaran, maka pemerintah juga harus siap menerima kebenaran ketika disampaikan dalam bentuk kritik. Jangan hanya menerima pujian, tetapi alergi terhadap kritik yang disampaikan media maupun masyarakat,” tegasnya Rudy.
Rudy menilai meningkatnya sikap apatis masyarakat justru sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan serta lambannya penyelesaian berbagai keluhan publik.
“Ruang dialog memang penting, tetapi masyarakat juga menunggu tindak lanjut nyata dari setiap aspirasi yang disampaikan. Jika keluhan terus berulang tanpa solusi, maka apatisme akan tetap muncul,” ujarnya.
Menurut Rudy, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya forum diskusi atau kegiatan edukasi politik, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara konkret dan transparan.
Beberapa persoalan yang masih menjadi sorotan publik di Kabupaten Batu Bara antara lain kondisi infrastruktur jalan, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rudy juga menyoroti pernyataan yang menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara kritik yang keras dengan tindakan yang melanggar hukum.
“Demokrasi memang membutuhkan etika, tetapi kritik yang tajam juga merupakan bagian dari kontrol publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang yang benar-benar terbuka bagi kritik dan evaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa kualitas media bukan ditentukan oleh banyaknya perusahaan media yang berdiri, melainkan oleh keberanian dan independensinya dalam menyampaikan fakta kepada publik.
“Persoalannya bukan tiga ratus media atau tiga ribu media. Yang terpenting adalah apakah media diberikan ruang untuk menyampaikan kebenaran secara utuh, termasuk ketika kebenaran itu berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah warga berharap kegiatan edukasi politik tidak berhenti pada seremoni dan pidato. Mereka meminta pemerintah menunjukkan komitmen melalui peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Bagi sebagian masyarakat, ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya tingginya partisipasi dalam forum diskusi atau pemilu, tetapi juga sejauh mana aspirasi warga mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, Rudy
menilai seruan merawat demokrasi harus diiringi langkah konkret dan keterbukaan terhadap kritik. Tanpa hasil yang dirasakan masyarakat, ajakan untuk mengurangi apatisme dikhawatirkan hanya menjadi slogan yang sulit mengembalikan kepercayaan publik.
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Kritik adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang siap dikoreksi, bukan pemerintah yang hanya ingin didengar,” pungkasnya. (RGS)
