Batu Bara – Ferari.co | Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Batu Bara Tahun 2025 yang mencapai Rp74 miliar menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Sebanyak enam fraksi secara kompak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, nilai SILPA APBD Batu Bara 2025 tercatat sebesar Rp74.021.163.161,68, atau sekitar 6,25 persen dari total APBD**. Angka ini dinilai cukup besar dan memunculkan pertanyaan serius mengenai tingkat penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sorotan terhadap SILPA ini datang dari enam fraksi DPRD, yakni Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN), Fraksi PAN, Fraksi KDRI, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, serta satu fraksi lainnya yang turut memberikan pandangan kritis dalam rapat paripurna.
Rapat tersebut digelar sehari setelah Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 pada Senin (30/3/2026). Dalam sidang paripurna, masing-masing fraksi menekankan pentingnya penjelasan yang transparan terkait asal-usul sisa anggaran tersebut.
Ketua Fraksi FKPN, ismar Khomri, secara tegas mempertanyakan apakah SILPA Rp74 miliar itu merupakan hasil efisiensi anggaran atau justru mencerminkan rendahnya daya serap OPD. Menurutnya, jika SILPA terjadi karena program yang tidak terlaksana, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur desa dan bantuan sosial, maka kondisi tersebut patut menjadi evaluasi serius.
Selanjutnya, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci. Fraksi ini menilai masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga besarnya SILPA perlu dijawab secara terbuka kepada publik.
Senada dengan itu, Fraksi KDRI meminta kejelasan apakah sisa anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dijalankan. Selain itu, fraksi ini juga mendorong kesiapan dokumen OPD untuk pembahasan lanjutan agar proses evaluasi berjalan lebih komprehensif.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih terukur. Fraksi ini menilai pengelolaan APBD ke depan harus lebih optimal agar tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD. Fraksi ini juga menyoroti perlunya menghindari praktik rangkap jabatan yang berkepanjangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Batu Bara berharap Pemkab dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, penggunaan APBD Batu Bara 2025 di masa mendatang diharapkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (RGS)
