Batu Bara – Ferari.co | Puluhan massa yang tergabung dalam DPC LSM PAKAR Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Batu Bara. Ketua LSM secara tegas menyoroti sikap ketua DPRD dan wakil termasuk 40 anggota DPRD yang tidak satu pun menemui massa aksi, meski aspirasi disampaikan secara terbuka dan tertib.
Unjuk rasa dilaksanakan di gedung DPRD dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (04/02/2026). Aksi ini menyoroti dugaan buruknya kinerja Direktur Utama RSU H. OK Arya Zulkarnain, dr. Guruh Wahyu Nugraha.
Sejak awal, massa aksi mendesak pimpinan DPRD dan Bupati Batu Bara agar melakukan tes urine kepada seluruh pegawai, terutama Dirut RSU H. OK Arya Zulkarnain. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol publik terhadap integritas dan kinerja pelayanan kesehatan di Batu Bara.
Massa datang dengan delapan unit mobil dan sekitar dua puluh sepeda motor. Mereka memulai aksi di depan Gedung DPRD Batu Bara, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Lima Puluh. Aparat Polres Batu Bara bersama Satpol PP terlihat berjaga ketat mengamankan jalannya aksi.
Dalam orasinya, massa membentangkan poster protes dan secara tegas meminta agar Dirut RSU H. OK Arya Zulkarnain dicopot dari jabatannya. Massa menilai kinerja pimpinan rumah sakit daerah tersebut tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik.
Namun demikian, setelah berorasi sekitar 60 menit, tidak satu pun anggota DPRD Batu Bara keluar menemui massa. Sikap ini disesalkan oleh peserta aksi. Menurut mereka, DPRD seharusnya hadir, menemui, dan menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tugas dan fungsi kelembagaan.
Secara normatif, DPRD memiliki kewajiban menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan fungsi legislatif. Ketidakhadiran anggota DPRD dalam aksi tersebut dinilai mencederai prinsip representasi rakyat dan akuntabilitas publik.
Massa aksi secara khusus menyesalkan sikap Ketua DPRD Batu Bara yang dinilai tidak menunjukkan empati dan tanggung jawab politik dengan tidak menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tertib.
Ketua DPC LSM PAKAR Batu Bara, Seti, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap DPRD Batu Bara yang dinilainya abai terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami sangat kecewa terhadap 40 anggota DPRD Batu Bara, termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, karena tidak satu pun yang bersedia menemui massa aksi. Ini menunjukkan lemahnya empati dan tanggung jawab politik wakil rakyat terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tertib,” tegas Seti kepada Ferari.co.
Ia menilai, ketidakhadiran anggota DPRD dalam aksi tersebut mencerminkan tidak berjalannya etika pemerintahan dan fungsi representasi rakyat. Menurutnya, DPRD dapat dinilai lalai menjalankan tugas penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“DPRD adalah wakil rakyat. Namun ketika rakyat membutuhkan kehadiran dan sikap mereka, justru tidak terlihat. Ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan Kabupaten Batu Bara di era pemerintahan Bupati H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si dan Wakil Bupati Syahfrizal, SE, MAP?” ujarnya.
Seti menegaskan bahwa sikap tertutup DPRD berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
“Kami datang membawa kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Jika DPRD terus menutup diri dari aspirasi masyarakat, maka wajar jika kepercayaan rakyat terhadap DPRD Batu Bara semakin menurun,” pungkasnya.
Karena tidak mendapat tanggapan dari DPRD, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Batu Bara dengan pengawalan pihak Kepolisian. Di lokasi kedua, massa kembali menyampaikan tuntutan yang sama, yakni mendesak Bupati Batu Bara agar segera mencopot Dirut RSU H. OK Arya Zulkarnain.
Dalam orasinya, massa menyebut dugaan kinerja yang tidak maksimal tersebut berpotensi mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Mereka menilai kondisi ini bertolak belakang dengan semboyan daerah, Batu Bara Bahagia dan Sejahtera.
Aksi di Kantor Bupati Batu Bara akhirnya diterima oleh Staf Ahli Setdakab Batu Bara, Attaruddin. Setelah mendapat penjelasan dari perwakilan pemerintah daerah, massa membubarkan diri dengan tertib.
Aksi ini menjadi catatan serius bagi DPRD Batu Bara. Selain tuntutan pencopotan Dirut RSU, sikap DPRD yang tidak menemui massa dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi representasi rakyat dan membuka ruang evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif daerah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat DPRD maupun Protokol Pimpinan Daerah terkait ketidakhadiran massal para pejabat tersebut di hari kerja, Ferari.co menegaskan akan membuka ruang hak jabawab dan klarifikiasi kepada yang terkait.(RGS)
