Batu Bara – Ferari.co | Aktivis sekaligus tokoh pemuda, Yudi Pratama, menyatakan akan melaporkan dugaan korupsi anggaran reses anggota DPRD Kabupaten Batu Bara ke aparat penegak hukum. Langkah ini diambil setelah timnya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan di lapangan dengan laporan administrasi resmi.
Yudi mengungkapkan, investigasi yang dilakukan menunjukkan adanya dugaan kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pelaksanaan reses di sejumlah daerah pemilihan di Kabupaten Batu Bara. Selain itu, pihak sekretariat dewan (Sekwan) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disebut tidak memberikan jawaban yang jelas saat dikonfirmasi terkait data pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Yudi, salah satu indikasi kuat terlihat dari ketidaksesuaian jumlah peserta reses. Ia menyebut jumlah peserta yang hadir di lapangan diduga jauh lebih sedikit dibandingkan data yang tercantum dalam laporan administrasi. Bahkan, pihak terkait disebut tidak bersedia memberikan data pendukung secara terbuka saat diminta konfirmasi.
Selain itu, dugaan penyimpangan juga mencakup anggaran logistik, seperti belanja makan dan minum serta sewa tenda dan kursi. Yudi menilai terdapat indikasi manipulasi nota belanja yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia juga menyoroti minimnya hasil atau tindak lanjut aspirasi masyarakat, yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digunakan.
“Anggaran reses itu uang rakyat yang bertujuan agar wakil rakyat turun langsung menjemput aspirasi masyarakat. Jika anggaran ini disalahgunakan, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat Batu Bara,” tegas Yudi dalam keterangannya kepada Ferari.co, Senin (16/2/2026).
Yudi memastikan, pihaknya sedang merampungkan berkas laporan yang akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengaku telah mengumpulkan berbagai bukti pendukung, termasuk dokumentasi lapangan dan perbandingan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“Kami serius mengawal kasus ini. Semua bukti sedang kami sinkronkan. Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi anggaran reses DPRD Batu Bara,” pungkasnya. (RGS)
